Denpasar – Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali menggelar Forum Kehumasan Perangkat Daerah secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (30/7/2026). Forum yang dipimpin Kepala Bagian Humas tersebut mengangkat tema “Sosialisasi Pola Komunikasi Kolaboratif Naraswara Pemerintah Provinsi Bali” sebagai upaya memperkuat sinergi komunikasi publik antarperangkat daerah.
Kegiatan yang diikuti anggota Forum Kehumasan Perangkat Daerah se-Bali ini bertujuan menyamakan persepsi dalam penyampaian informasi publik, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menghadirkan komunikasi pemerintah yang lebih terpadu, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Sub Bagian Fasilitasi Komunikasi Pimpinan I Made Dwi Prayana, , Ketua Tim Pengelolaan Opini Publik sekaligus Pranata Humas Ahli Madya I Gusti Ayu Sukmawati, Kepala Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Budaya Kerja I Putu Oka Jaya Laksana, serta praktisi komunikasi publik Septi Diantari.
Dalam pemaparannya, I Made Dwi Prayana menjelaskan bahwa Naraswara merupakan pola komunikasi kolaboratif Pemerintah Provinsi Bali yang dirancang untuk menyelaraskan pesan komunikasi publik di seluruh perangkat daerah. Melalui pendekatan tersebut, setiap organisasi perangkat daerah tetap dapat menyampaikan informasi sesuai tugas dan fungsinya, namun tetap berada dalam satu arah komunikasi yang sama sehingga pesan pemerintah menjadi lebih konsisten, terkoordinasi, dan mampu memperkuat citra Pemerintah Provinsi Bali.
Pada kesempatan yang sama, ia juga memaparkan hasil analisis media sosial perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Berdasarkan pemetaan, terdapat 76 akun media sosial perangkat daerah, terdiri atas 55 akun aktif dan 21 akun yang tidak aktif dalam kurun waktu 30 hari terakhir.
Hasil analisis juga menunjukkan adanya akun dengan jumlah pengikut yang besar namun memiliki tingkat keterlibatan (engagement) yang masih rendah. Sebaliknya, beberapa akun dengan jumlah pengikut lebih sedikit justru mampu menghasilkan interaksi yang lebih baik dengan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas konten, optimalisasi strategi komunikasi, serta kolaborasi antarakun media sosial perangkat daerah.
Sementara itu, I Gusti Ayu Sukmawati menyampaikan materi mengenai pentingnya komunikasi strategis dalam komunikasi publik pemerintah. Menurutnya, setiap komunikasi pemerintah harus dirancang secara sistematis dengan memperhatikan tujuan, sasaran audiens, pesan utama, media yang digunakan, hingga penentuan narasumber yang tepat.
Ia menegaskan bahwa komunikasi publik tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi sarana edukasi, pelayanan, serta penyampaian solusi kepada masyarakat. Dalam situasi krisis, pemerintah dituntut mampu menghadirkan informasi yang cepat, akurat, terverifikasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat guna mencegah penyebaran informasi yang keliru sekaligus menjaga kepercayaan publik.
Selanjutnya, I Putu Oka Jaya Laksana memaparkan pentingnya pembentukan Tim Media Komunikasi (Medkom) pada setiap perangkat daerah. Menurutnya, komunikasi publik merupakan tanggung jawab bersama sehingga diperlukan koordinasi yang baik, pembagian tugas yang jelas, serta pelaksanaan quality control oleh pimpinan sebelum informasi dipublikasikan.
Adapun Septi Diantari membagikan strategi penyusunan konten komunikasi publik yang efektif di media sosial. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan tiga detik pertama untuk menarik perhatian audiens melalui hook yang kuat, penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta penyertaan Call to Action (CTA) yang jelas agar masyarakat terdorong untuk berinteraksi maupun memanfaatkan layanan pemerintah.
Sebagai penutup, seluruh narasumber mengajak perangkat daerah untuk berkomitmen menerapkan pola komunikasi kolaboratif Naraswara, meningkatkan koordinasi penyampaian data dan informasi, memperkuat sinergi pengelolaan media sosial, serta melaksanakan evaluasi secara berkala. Langkah tersebut diharapkan mampu mewujudkan komunikasi publik Pemerintah Provinsi Bali yang semakin efektif, terpadu, transparan, dan terpercaya dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
